Bogor Kekurangan 2.400 Tenaga Kesehatan
Bupati dan Wakil Bupati Bogor melakukan rapat kordinasi khusus dengan Dinas Kesehatan dan direksi empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
INILAH, Bogor - Bupati dan Wakil Bupati Bogor melakukan rapat kordinasi khusus dengan Dinas Kesehatan dan direksi empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Ade Yasin-Iwan Setiawan meminta dinas dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tersebut meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saya minta pelayanan kesehatan ditingkatkan. Semua kendala seperti kurangnya ruang rawat inap, belum lengkapnya alat kedokteran, kurangnya jumlah kamar inap kelas III, belum imbangnya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah masyarakat, kurang sejahteranya tenaga kesehatan dan profesionalnya mereka itu disampaikan agar bisa dicari solusinya,” ucap Ade Yasin kepada wartawan, Senin (21/1).
Politisi PPP ini menambahkan Dinas Kesehatan maupun RSUD harus menambah jumlah dokter spesialis, karena beberapa RSUD masuk dalam kategori rumah sakit rujukan maupun pendidikan.
“Kebutuhan dokter spesialis ini harus dipenuhi. Selain itu saya meminta mobil siaga di setiap desa dikembalikan fungsinya seperti awal yaitu untuk mengantar pasien ke puskesmas atau rumah sakit,” tambahnya.
Sementara Iwan Setiawan menuturkan hasil kajian terkait perbandingan dokter dan jumlah pasien yang harus dilayani menyimpulkan bahwa Kabupaten Bogor masih kekurangan banyak tenaga kesehatan.
"Idealnya jumlah tenaga kesehatan di Bumi Tegar Beriman mencapai 5.000 orang dan saat ini Kabupaten Bogor masih kekurangan lebih dari 2.400 tenaga kesehatan, kami berharap moratorium CPNS dicabut khusus untuk tenaga kesehatan," tutur Iwan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Erwin Suryana menjelaskan kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis akan diantisipasi dengan langkah memberikan beasiswa lendidikan dan lainnya.
"Kalau penerimaan tenaga kesehatan seperti bidan, apoteker, administrasi dan dokter umum itu tergantung kebijakan pemerintah pusat, sementara untuk dokter spesialis kami mengambil langkah memberikan beasiswa bersyarat agar para dokter umum bisa menjadi dokter spesialis dan tetap bertugas di Kabupaten Bogor," jelas Erwin.
Dia menerangkan agar masyarakat cepat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, disamping dituntut profesional personil tenaga kesehatannya pihak rumah sakit juga diminta inovatif seperti membenahi ruang tunggu.
"Manajemen rumah sakit kami minta inovatif dan mempercepat akses pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, jangan sampai ada pasien yang terlantar dan ditolak oleh pihak rumah sakit," terangnya.
Terkait masih kurangnya kamar inap kelas III, selain menambah kamar tersebut di rumah sakit. Dinas Kesehatan juga terus mengembangkan fasilitas pelayanan rawat inap di puskesmas-puskesmas.
"Empat RSUD terus menambah jumlah kamar inap kelas III, selain itu Puskesmas di 40 Kecamatan saat ini sudah dilengkapi Dengan Tempat Perawatan (DTP) maupun fasilitas Pelayanan Obstetri Neotanus Essensial Dasar (PONED)," pungkas Erwin.
