DPC Gerindra Sepakat, Pemilu dikembalikan Sistim Proporsional Tertutup

INILAHKORAN, Cirebon - Ketua DPC Gerindra Kabupaten Cirebon, Subhan sepakat kalau sistim Pemilu 2029 nanti dikembalikan kepada sistim proporsional tertutup. Hal tersebut berdasarkan dari banyak pertimbangan politik selama ini. 

Dia menilai, di Kabupaten Cirebon saja sampai sat ini sangat kesulitan mencari sosok kepala daerah yang benar benar memiliki leader ship mumpuni dalam segala bidang.

"Mungkin ini berlaku juga di hampir daerah diseluruh indonesia, yaitu sulitnya mencari sosok kepala daerah. Di Kabupaten Cirebon saja, kita ini kesulitan mencari sosok pemimpin yang mumpuni. Ini karena dihadapkan pada sistim dan regulasi pemilu saat ini," ungkap Subhan, Minggu 30 Juni 2024.

Baca Juga : Pemuda PUI Jawa Barat Mendukung KH Abdul Halim Menjadi Nama Bandara Pengganti BIJB

Subhan menilai, di Kabupaten Cirebon sendiri saat ini akan sulit kalau ada calon Bupati yang mempunyai kapasitas, tapi minim pada persoalan finansial. Ini karena sistim saat ini yang mengisyaratkan calon bupati harus memiliki finansial yang cukup. Namun hal itu akan berbeda kalau dikembalikan lagi kepada pemilihan memakai sistim proporsional tertutup.

"Orang pintar sekalipun, kalau tidak punya duit jangan harap bisa menjadi bupati. Ini bagian dari sulitnya mencari calon kepala daerah. Kalau tertutup kan sila ke empatnya bisa dilakukan. Terus lagi, menjadi bupati cirebon tidak harus mengeluarkan biaya besar," ungkapnya.

Dia berharap, tahun 2029 sistim pemilu akan dikembalikan lagi memakai sistim proporsional tertutup. Dengan begitu, ongkos politik bisa ditekan oleh masing-masing calon. Selain itu, anggaran baik APBN maupun anggaran dari APBD untuk pemilu, akan jauh lebih hemat dibanding memakai sistim proporsional terbuka. 

Baca Juga : Iip Hidajat Disebut Bawa Perubahan Positif Bagi Kuningan

"Anggaran untuk KPU Kabupaten Cirebon menghadapi Pilkada saja jumlahnya milyaran. Coba kalau sistim tertutup, Pemkab Cirebon bisa mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan sosial lainnya. Bisa untuk kesehatan atau untuk kebutuhan infrastruktur yang saat ini memang kurang anggaran. Saya rasa ini juga dirasakan oleh daerah lainnya juga," ucapnya.