DPR Minta Pemerintah Beri Insentif Bagi Perusahaan yang Vaksinasi COVID-19 Mandiri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi vaksin COVID-19 secara mandiri bagi karyawan secara gratis untuk mempercepat memutus mata rantai penularan virus corona.

DPR Minta Pemerintah Beri Insentif Bagi Perusahaan yang Vaksinasi COVID-19 Mandiri
istimewa

INILAH, Bandung- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi vaksin COVID-19 secara mandiri bagi karyawan secara gratis untuk mempercepat memutus mata rantai penularan virus corona.

Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan, menekankan para pengusaha harus mempercepat penyelenggaraan vaksinasi secara mandiri sebagai bentuk proaktif terhadap upaya percepatan menanganan pandemi COVID-19.

"Dimana bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang bisa di vaksinasi bisa melaksanakan tanpa menunggu giliran," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Sabtu 23 Januari 2021.

Baca Juga : Dorong Kemandirian Ekonomi, Zamedia dan NU Kolaborasi Hadirkan Nahdlyin Smartbox

Farhan menilai, vaksinasi merupakan upaya terbaik memutus pandemi agar pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berhasil. "Vaksinasi COVID-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang membawa kita pada resesi menyeluruh," katanya.

Farhan memastikan Presiden Jokowi dan DPR satu suara untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan gratis. "Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad untuk memastikan  bahwa vaksin ini diberikan secara cuma - cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warga nya," katanya.

Peran perusahaan di Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi karyawan dinilai sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin. "Memberikan vaksin secara merata tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini. Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi  70 persen populasi Indonesia secara cepat?," tambahnya.

Baca Juga : Pemkot Bandung Kembali Berikan Relaksasi Sektor Bisnis

Farhan menekankan kepada para pengusaha untuk membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan. "Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, dibawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasi nya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI," terangnya.

Halaman :


Editor : JakaPermana