DPRD Jabar Dorong Pemprov Tingkatkan Komunikasi dengan Pusat Demi Akselerasi Pembangunan

INILAH, Bandung – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah provinsi (Pemprov), untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat demi mengejar penyelesaian pembangunan infrastruktur agar lebih cepat selesai. Sehingga dapat segera dimanfaatkan, guna kepentingan masyarakat.

Dalam rapat kerja dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk membahas komparasi program infrastruktur, Selasa lalu. Ketua Komisi IV Tetep Abdul Latip mengatakan, pembangunan Bandara Kulon Progo dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan akhirnya lebih cepat selesai. Berbeda dengan Bandara Kertajati, yang memakan waktu cukup panjang.

"Kita telah banyak belajar dengan Provinsi Yogyakarta, terkait dengan masalah insfrastruktur. Ada beberapa program yang sebetulnya kita mengawali terlebih dahulu untuk program bandara, Bandara Kulon Progo belakangan memulainya, namun lebih dahulu selesai karena Bandara Kulon Progo masuk dalam PSN. Tapi Bandara Kertajati tidak masuk, sehingga kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," ujar Tetep.

Baca Juga : Pemprov Jabar Siapkan Skema untuk MBR yang Bekerja di Sektor Informal Miliki Rumah

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan pun saat ini cukup terhambat akibat pandemi Covid-19. Sebab, anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya terpaksa harus di refocussing guna mengakhiri pandemi selama satu tahun terakhir. Sehingga program yang telah direncanakan harus ditangguhkan.

"Kemudian ada hal - hal lain terkait dengan infrastruktur, memang ada beberapa masalah kesamaan sih, karena beberapa refocussing anggaran tentang Covid ini maka sedikit banyak terkena refocussing. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang karena dananya besar maka ditangguhkan sementara," ucapnya.

Senada dengan Tetep, Anggota Komisi IV Daddy Rohanady menambahkan dalam rapat kerja tersebut banyak poin yang didapat pihaknya terkait pekerjaan di bidang infrastruktur. Salah satunya mengenai Bandara Kulon Progo yang dimulai pada 2017 dan saat ini telah selesai. Sedangkan Bandara Kertajati yang dimulai pada 2002 silam, hingga kini belum usai pembangunannya. Bargaining position yang bagus antara pusat dan DIY kata dia, patut ditiru Pemprov Jabar.

Baca Juga : DPRD Jabar Konsultasikan TPPAS Regional Legok Nangka ke Bappenas

"Komisi IV bertanya beberapa pekerjaan terkait dengan insfrastruktur dan yang paling menonjol, mengenai masalah Bandara Kulon Progo yang start-nya 2017-2018, tapi mereka finish lebih dahulu. Dibandingkan dengan Jawa Barat yang start-nya tahun 2002 sampai dengan tahun 2021 enggak finish-finish, dan ini akan menjadi PR yang lain untuk Jawa Barat, yaitu masalah Tol Cisumdawu serta aksesibilitas," jelasnya.