DPRD Minta APBD Jabar Tak Tersedot Proyek Pemerintah Pusat

INILAH, Bandung-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanady berharap APBD pemerintah Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil tidak tergerus untuk pendanaan proyek yang dilakukan pemerintah pusat. Contohnya untuk proyek pembangunan Bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi.

Menurut dia, gelontoran dana APBD Jabar untuk memberikan suport pembangunan bandara tersebut mengalir besar. Sementara, bila melihat pembangunan bandara di beberapa provinsi atau daerah lain, pemerintah pusat bisa jorjoran mendanai. Sebut saja Bandara Kualanamu di Medan.

"Bandara Cikembar ini, bandara ketiga agak besar volume APBD masuk di situ. Kita soroti soal keikutsertaan APBD masuk di situ. Kalau kita baca di Medan ada Kualanamu, di Nusa Tenggara Barat, Kulon Progo semua dari A sampai Z (pembangunannya) dibiayai pusat, kenapa di Jabar enggak bisa?" ujar Daddy di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/11/2018).

Untuk Bandara Cikembar, dia katakan, pada APBD perubahan masuk Rp 25 miliar dan Rp 50 miliar untuk tahun 2019.  Daddy berharap Pemprov Jabar bisa merespon cepat permasalahan ini.

"Artinya APBD Jabar dalam tanda kutip selalu digerus dengan volume pembebasan lahan," ucapnya.

Akan lebih ideal, lanjut dia, bilamana anggaran tersebut bisa digunakan sebagai tambahan anggaran dari dinas yang mendapat porsi APBD kecil. Atau, dialihkan untuk program yang bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

"Ada dinas-dinas di kita dari sisi anggaran relatif kecil, contoh Dinas Sosial. Kita punya PMKS banyak, tapi berapa maksimal yang bisa diurus. Maksimal sekarang mungkin hanya 80 ribu," katanya.

Daddy akan menunggu respon dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apalagi, lanjut dia, pria karib disapa EMIL itu sudah menyatakan akan melobi pemerintah pusat agar mau mengucurkan banyak dana ke Jawa Barat.

"Gubernur sempat janji untuk loby pusat, tinggal kita tunggu saja," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar Gubernur bisa mengawasi jalannya proyek-proyek besar lainnya yang sedang berlangsung di Jabar dengan maksimal. Seperti pembangunan Tol Cisumdawu, Tol Bocimi dan beberapa proyek lainnya.

Terkait APBD 2019, Daddy katakan, memang ada beberapa hal yang disoroti secara spesifik. Khususnya, beberapa program yang belum tuntas dilaksanakan oleh Gubernur sebelumnya Ahmad Heryawan.

"Itu menjadi tugas. Karena kepala daerah yang baru tidak boleh membatalkan kebijakan kepala daerah lama," imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan walaupun ada beberapa proyek yang belum selesai, namun bukan berarti mangkrak. Hal itu terjadi, karena anggarannya harus dibagi-bagi untuk kepentingan lain.

"Karena anggaran yang bertahap kenapa bertahap karena dibagi-bagi dengan kepentingan yang lain. Yang penting kita pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pendidikan di Jabar bisa terakomodir," ujar Uu di tempat yang sama.