Emak-emak Geruduk DPRD Jabar, Protes PPDB 2024 Tidak Berpihak pada Masyarakat Bawah

Puluhan emak-emak menggeruduk DPRD Jabar. Mereka menggelar unjuk rasa dengan mengenakan daster dan membawa peralatan dapur. Maksusdnya, menyampaikan protes pelaksanaan PPDB 2024 yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat bawah.

Emak-emak Geruduk DPRD Jabar, Protes PPDB 2024 Tidak Berpihak pada Masyarakat Bawah
Di halaman DPRD Jabar, sejumlah poster pun dibentangkan sebagai bentuk protes dalam penyelenggaraan PPDB 2024 karena dianggap tidak memfasilitasi masyarakat berekonomi lemah. (ilustrasi)

INILAHKORAN, Bandung - Puluhan emak-emak menggeruduk DPRD Jabar. Mereka menggelar unjuk rasa dengan mengenakan daster dan membawa peralatan dapur. Maksusdnya, menyampaikan protes pelaksanaan PPDB 2024 yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat bawah.

Di halaman DPRD Jabar, sejumlah poster pun dibentangkan sebagai bentuk protes dalam penyelenggaraan PPDB 2024 karena dianggap tidak memfasilitasi masyarakat berekonomi lemah.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Illa setiawati mengatakan, pada PPDB 2024 Tahap 1, dari 20 persen kuota afirmasi, hanya 15 persen di antaranya yang dialokasikan untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan 5 persen lagi untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Baca Juga : Manipulasi Domisili, Puluhan Calon Peserta Didik PPDB 2024 Tahap 1 di Kota Bandung Dianulir

"Tapi kebanyakan kuota untuk peserta didik berkebutuhan khusus ini tidak terpakai. Dan yang tidak terpakai malah diberikan ke jalur prestasi. Kami meminta kuota sisa ini tetap di jalur afirmasi, untuk yang keluarga kurang mampu yang tidak kebagian kuota," kata Illa di tengah aksi, Senin 24 Juni 2024.

Illa mendorong DPRD Jabar segera memperbaiki sistem tersebut. Sehingga masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam kuota sebelumnya bisa masuk kuota tambahan dari kuota anak berkebutuhan khusus yang tidak terpakai.

Massa pun langsung beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah. Abdul Hadi mengatakan kalangan keluarga ekonomi tidak mampu dalam prakteknya di PPDB tahun ini kesulitan mendapat alokasi kuota afirmasi.

Baca Juga : Bogor Timur Darurat Sampah, Pengamat Desak Pemkab Bogor Implementasikan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah secara 3R 

"Ternyata ada kuota anak berkebutuhan khusus yang ini biasanya terpenuhi, ini tidak terpakai dan dialihkan untuk jalur prestasi. Mnereka minta tolong kembalikan ke jalur afirmasi," katanya.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita inliahkoran.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaGNP8EKrWR5pVfYAU1C
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.