Legislator Jabar Akui PPDB Sulit Bisa Berjalan Maksimal, Ini Sebabnya...

INILAHKORAN, Bandung - Legislator Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengakui, PPDB sulit berjalan baik dan maksimal, apapun skemanya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini menerangkan, alasannya karena sebaran sekolah di tiap kecamatan masih belum merata. Masih ada 128 kecamatan yang blankspot, tidak memiliki SMA maupun SMK negeri.

Contoh terdekat kata Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi Wijaya seperti di Kota Bandung. Dimana dari 30 kecamatan, ada 14 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri.

Baca Juga : Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kunjungi DPRD Jabar, Konsultasikan Ranperda P2APBD 2023

"Kota Bandung ibukota Jawa Barat, artinya kebijakan sekarang adalah ada sekolah penyangga. Misalkan sebuah kecamatan kosong maka siswa ditampung di sekolah penyangga di kecamatan tetangganya," ujar Gus Ahad baru-baru ini.

Sehingga skema zonasi misalnya kata dia, jelas sulit diberlakukan karena situasi tersebut. 

Sebab itu, dia mendorong agar Pemprov Jabar dapat memprioritaskan membangun sekolah negeri, tanpa mengenyampingkan sekolah swasta.

Baca Juga : Legislator Jabar Dorong Pengembangan Jabar Selatan Lewat Investasi

"Ada 14 Kecamatan yang tidak ada sekolahnya sama sekali. Ini harus dibereskan, wajib dan harus selesai dengan tempo secepat-cepatnya," ucapnya.