Margahayu Raih Peringkat III Sinergitas Kinerja Kecamatan

 

Trofi dan Piagam Penghargaan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Aula Barat Gedung Sate Provinsi Jabar, Selasa (13/11/2018).

 

“Kami bersyukur atas nama Pemerintah Daerah dan mengapresiasi pemerintah Kecamatan Margahayu yang telah bekerja sama mewujudkan sinergitas kinerja baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam fungsinya sebagai pelayan publik,” ucap Sekda Sofian.

 

Sofian mengatakan, prestasi yang didapat harus dijadikan motivasi tidak hanya untuk mempertahankan, namun juga untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

 

“Masih banyak yang harus kita perjuangkan. Kita harus bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi untuk kinerja ke depan dalam pengelolaan pemerintahan. Mudah-mudahan prestasi ini dapat ditingkatkan, juga menjadi motivasi bagi kecamatan lainnya untuk melakukan inovasi-inovasi, baik dalam pembangunan maupun pelayanan publik,” imbuh Sofian.

 

Kecamatan Margahayu telah menginisiasi Smart Innovation Collaborative Governance (SICG), Smart Public Service (Online, Difabel, Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), produk unggulan yang terintegrasi), MAPS (Margahayu Ayo Pilah Sampah), Laboratorium Pemerintahan Desa dan Kecamatan, MARGAHAYU FAIR ke-1 dan ke-2, Kampung Tematik, RAPAT MINGGON, LITERASI MEDIA BONEKA, Advokasi Jajanan Sehat, Sekolah Sehat serta Pasar Sehat.

 

“Pada 2019 mendatang dan seterusnya, kami ingin mendorong kinerja bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Bandung agar bisa unggul dan menonjol. Tentunya hal ini harus kita lakukan untuk mendukung ‘Jabar Juara’,” harapnya.

 

Camat Margahayu Mochamad Ishaq menambahkan, penghargaan ini merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan terus ditingkatkan.

 

"Saya merasa bangga dengan diraihnya prestasi ini, namun ini merupakan amanah yang harus kami jaga bersama. Insya Allah dengan segenap kemampuan, kami jajaran pemerintah kecamatan akan terus meningkatkan kinerja serta lebih berinovasi lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Ishaq.

 

Senada dengan Ishaq, mantan Camat Margahayu yang kini menjabat sebagai Camat Solokanjeruk Mochamad Usman juga mengungkapkan rasa bangganya atas raihan prestasi tersebut.

 

“Ini merupakan apresiasi bagi Pemkab Bandung. Sumber daya pemerintahan kita terbatas, oleh karenanya kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat. Melalui pelayanan terdepan di kecamatan dan dengan semangat Sabilulungan, Insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya,” kata Usman.

 

Pada acara tersebut, juga diberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah (PD) dengan peringkat dan status kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Enam Kota, Enam Kabupaten, Lima Kecamatan Kota, Lima Kecamatan Kabupaten, tiga Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Jabar dan tiga TKKSD pemerintah kota, berhasil meraih peringkat tertinggi.

 

“Kota, Kabupaten, Kecamatan maupun PD yang belum meraih prestasi jangan hanya jalan di tempat. Terus lakukan inovasi, jangan gengsi untuk menggunakan metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi). Saya harap dalam dua tahun ke depan, tidak ada lagi daerah atau PD yang kategorinya ‘rendah’,” imbuh Gubernur Jabar.

 

Ridwan Kamil mengungkap, dalam lima tahun masa jabatannya, ia ingin membuat sebuah lompatan dengan mengubah pola pembangunan berupa Birokrasi Dinamis. “Ada tiga level birokrasi, level pertama birokrasi yang bertumpu pada aturan (kaku). Level kedua birokrasi performa yang memberi apresiasi ketika kinerjanya baik dan memberi motivasi ketika kinerjanya kurang. Namun yang paling canggih adalah birokrasi dinamis, dalam arti satu tujuan pembangunan yang diwujudkan bersama-sama dan bisa dilakukan oleh siapapun. Level ini yang harus kita terapkan di Jabar,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

 

Kang Emil mencontohkan dalam mengapikasikan birokrasi dinamis tersebut, para birokrat tidak hanya berdiam diri pada saat anggaran tidak mencukupi. “Saat APBD tidak mencukupi, banyak celah bisa dilakukan. Bisa dengan pola kerjasama, kesepakatan ataupun persahabatan antar lembaga maupun lintas daerah. Tentunya semua tetap mengacu pada aturan perundang-undangan,” pungkasnya.