Peringati Hari Lahir Pancasila, DPRD Jabar Gelar Kegiatan Parlemen Mengabdi Bertajuk Pancasila untuk Dunia

INILAHKORAN,Bandung- Menapaki jejak sejarah Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarni, sekaligus memperingati Hari Lahir Pancasila, DPRD Jawa Barat menggelar kegiatan Parlemen Mengabdi bertajuk Pancasila untuk Dunia yang digelar di Gedung Merdeka, Jumat, 21 Juni 2024 lalu.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Dr. H. Bedi Budiman mengatakan, lahirnya Pancasila sebagai ideologi Indonesia terjadi pada 1 Juni 1945. Saat itu, Soekarno atau Bung Karno menyampaikan pendapat di akhir sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

"Pancasila terkait pidato di tanggal 1 Juni 1945, di mana Bung Karno menyampaikan pendapatnya di akhir pertemuan sidang Dokuritsu Junbi Cosakai," kata Bedi di Gedung Merdeka, Jumat 21 Juni 2024 lalu.

Baca Juga : Legislator Jabar Sambut Baik Realisasi TPPAS Legoknangka, Harap Ada BUMD yang Terlibat

Bedi pun menyimpulkan lima poin ideologi Pancasila yang dikaitkan dalam kondisi geopolitik. Pertama, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang menepatkan Pancasila sebagai "weltanschauung", menjadikan Indonesia memiliki navigasi yang jelas dalam menghadapi pertarungan Ideologis Liberal-Kapitalis vs Sosialis-Komunis. 

Kedua, 'Indonesian value' pernah menjadi inspirasi dalam diskursus global mewakili negara-negara dunia ketiga, berhasil secara monumental dalam proses dekolonisasi, detente, dan disarmament.

Ketiga, geopolitik 'great power' yang ekspanisonis dan eksploitatif kembali menjadi akar pertarungan dalam upaya mereka menghegemoni perekonomian dunia. Koeksistensi damai hanya bersifat sementara yang bergantung pada derajat kepentingannya. 

Baca Juga : DPRD Jabar Minta Tambahan Waktu, Matangkan 3 Ranperda

Keempat, meredupnya diskursus nasionalisme dan kesadaran keamanan regional dihamparan Asia, Afrika, Amerika Selatan, telah membawanya pada kelengahan kolektif, sehingga rapuh, mudah bertikai oleh isu yang bersifat sektarian sehingga sulit untuk membangun kedaulatan ekonomi.