Revitalisasi Alun-alun Jonggol Batal, Unsur Politis?

Warga Jonggol yang juga mantan Camatnya Beben Suhendar mencurigai ada unsur politis terkait batalnya revitalisasi Alun-alun Jonggol.

Revitalisasi Alun-alun Jonggol Batal, Unsur Politis?
NILAH, Bogor - Warga Jonggol yang juga mantan Camatnya Beben Suhendar mencurigai ada unsur politis terkait batalnya revitalisasi Alun-alun Jonggol.
 
Beben mencium sesuatu yang mencurigakan ketika mendengar proyek bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat yang seharusnya untuk revitalisasi Alun-alun Jonggol, dialihkan untuk revitalisasi Setu Cirimekar, Cibinong.
 
Ia menduga, pihak yang mengalihkan bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat tersebut tidak senang dengan dirinya  yang saat ini akan maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) untuk DPRD Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan II (Bogor Timur).
 
"Ada kemungkinan pihak yang mengalihkan menginginkan saya gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, oleh karenanya gagasan saya terhadap Revitalisasi Alun-alun Jonggol mereka batalkan," ucap Beben Suhendar kepada wartawan, Selasa (29/1).
 
Politisi Partai Gerindra ini menerangkan revitalisasi Alun-alun Jonggol sudah diajukan pada tahun 2016 lalu baik ke Pemkab Bogor maupun Pemprov Jawa Barat. Sementara dia menyangsikan revitalisasi Setu Cirimekar sudah diajukan pada tahun 2018 atau sebelumnya.
 
"Kalau revitalisasi Alun-alun Jonggol itu sudah ajukan sejak tahun 2016 lalu dan kemarin pas Ridwan Kamil kampanye Calon Gubernur Jawa Barat ke Jonggol dia sudah menyetujui, saya minta Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) menjelaskan dengan data proses peralihan revitalisasi Alun-alun Jonggol apakah sudah sesuai aturan atau apakah revitalisasi Setu Cirimekar sudah diajukan pada tahun sebelumnya," terangnya.
 
Terkait, rencana Pemkab Bogor yang akan menganggarkan Rp 600 juta untuk penataan Alun-alun Jonggol, Beben pun secara tegas akan menolaknya mentah-mentah.
 
"APBD Kabupaten Bogor Rp 600 juta untuk proyek penataan Alun--alun jonggol adalah sebuah penghinaan dan kami sebagai masyarakat Jonggol akan menolaknya secara mentah-mentah, mari kita bersikap dewasa jika Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan keuangam untuk revitalisasi alun-alun maka tidak boleh dialihkan ke setu," tegas Beben.
 
Geram terhadap pengalihan proyek bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat, warga Jonggol lainnya yang juga Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi sudah meminta Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat untuk mengawal anggaran proyek revitalisasi Alun-alun Jonggol.
 
"Saya sudah bicara ke beberapa anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat agar peruntukan bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat ke Kabupaten Bogor tetap sesuai rencana sebelumnya yaitu revitalisasi Alun-alun Jonggol," kata Mulyadi.
 
Mantan Anggota Komisi VII DPR RI ini melanjutkan dirinya juga sudah menghubungi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar konsisten dengan janji-janji kampanyenya.
 
"Saya juga sudah mengingatkan janji Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada masyarakat Jonggol, intinya kami tidak mau bila revitalisasi Alun-alun Jonggol dialihkan dari peruntukan bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat," lanjutnya. 
 


Editor : inilahkoran