Tak Hanya Dorong Program PTSL, Komisi II DPR RI Soroti Persoalan Kades yang Protes Karena Kehilangan "Lahan"

INILAHKORAN, Ngamprah - Anggota Komisi II DPR RI, Yadi Srimulyadi mendukung penuh penyelesaian bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah sejak tahun 2018.

Hal itu diungkap Yadi usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang dihelat di Aula Imah Seniman, Jalan Kolonel Masturi No. VIII, Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

"DPR RI, terutama Komisi II mendukung program PTSL untuk menyelesaikan semua bidang tanah yang ada di republik ini agar bisa selesai pada tahun 2025," kata Yadi kepada wartawan.

Baca Juga : Korban Keracunan Samenan SDN Gandasari Terus Bertambah dan Dirujuk ke RSUD Cililin

Yadi menilai, program percepatan ini berjalan dengan cukup baik. Bahkan, di Bandung Barat sudah berjalan 65 persen lebih.

"Mestinya rampung di tahun 2024, tapi karena terkendala Covid-19 diundur jadi 2025 sebagai target nasional dan dilaksanakan secara serentak," ujarnya.

Meski begitu, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti sejumlah persoalan dalam menyukseskan program PTSL ini, yakni kepala desa.

Baca Juga : Ratusan Ojol Geruduk Gedung Sate Bandung, Minta Bantuan Pemerintah Tegur Aplikator Soal Tarif Murah

"Ada masalah terutama aparat desa, karena kan terambil lahan. Kan itu biasanya menjadi pendapatan kades. Sekarang dengan program ini apalagi gratis jadi para kades protes," katanya.